Sultraberkabar.com – Masa aksi yang tergabung dalam Serikat Lembaga Anti Korupsi (SIKAT) Konawe Selatan (Konsel) segel Kantor Bupati Konsel, Rabu (11/12/2024).
Kedatangan masa aksi itu untuk meminta Bupati Konsel tidak melakukan tender dini atau pra-DIPA serta tidak memproses kegiatan fisik triwulan pertama.
Bahkan masa aksi menduga APBD reguler 2025 telah digadaikan ke para kontraktor-kontraktor besar untuk suksesi pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pilkada 27 November lalu.
Kehadiran massa di Kantor Bupati Konsel ditemui oleh Asisten I Setda Pemda Konsel, H Amran Aras yang dijaga ketat oleh Aparat Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten. Sayangnya, kehadiran Asisten I Setda Konsel tak diterima oleh pendemo.
Merekapun meminta agar Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga menemui dan menjawab tuntutan massa aksi. Karena merasa tak ada kejelasan dan enggan ditemui, massa aksi melakukan penyegelan Kantor Bupati Konsel.
Tak tangung-tangung ruang kerja Sekda Konsel dan pintu masuk Auditorium Kantor Bupati Konsel dilakukan penyegelan.
Koordinator Aksi, Erwin Gayus menuturkan saat ini kedudukan Bupati Konsel dibatasi oleh waktu. Sebab, lanjut dia, saat ini memasuki masa transisi legitimasi kuasa yang sebentar lagi akan berpindah.
“Tidak boleh ada akal-akalan dalam kepentingan personal dan kelompok. Kami hadir untuk memastikan peristiwa lelang dini tidak boleh terjadi. Kami akan melaksanakan aksi yang lebih besar kalau bupati tidak bersedia hadir, kami meminta kepala ULP hadir,” ujarnya.
Sementara itu Kordinator Aksi, Aliyadin Koteo juga meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak melakukan lelang pradipa atau lelang dini.
“Kami duga ada kontrak lebih awal. Lelang lebih cepat. Saya sampaikan korupsi dan konsolidasi ini tidak dilakukan. Apalagi di masa transisi ini tidak boleh ada lelang proyek lebih awal,” ujar Aliyadin.
Diapun menegaskan agar pemerintah daerah segera melakukan klarifikasi atas tuntutan mereka. Jika itu tak di penuhi dalam waktu 3×24 jam, pihaknya akan menurunkan massa yang lebih besar dan menduduki Kantor Bupati Konsel.
“Jika dalam waktu 3×24 jam pemerintah daerah tidak melakukan klarifikasi atas tuntutan kami, kami akan datangkan massa yang lebih besar dari sekarang,” tutupnya
Pos Terkait
Tidak ada komentar